Suasana riuh rendah memenuhi ruang kelas 5 di SDN 02 Padangjaya pada pagi yang cerah, 26 Agustus 2026. Namun, di balik tawa lepas dan antusiasme 24 anak yang sedang asyik bermain peran sebagai “Detektif Siber”, terselip sebuah realitas etnografis yang memicu perenungan mendalam. Saat tim pengabdi Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri (INSIMA) Majenang memandu jalannya kelas, sebuah fakta lapangan yang mengejutkan terkuak: anak-anak usia sekolah dasar ini rupanya sudah fasih memegang dan mengoperasikan gawai pribadi, bukan sekadar perangkat pinjaman dari orang tua mereka.
Ketika siswa seperti Daffa, Zeva, dan Syakila dengan polosnya menceritakan pengalaman keseharian mereka menggunakan smartphone, kita dihadapkan pada wajah asli generasi digital native. Mereka bercerita tentang aktivitas menggulir lini masa media sosial secara sembunyi-sembunyi, menembus batas durasi screen time yang idealnya dibatasi maksimal dua jam sehari bagi anak usia di atas enam tahun sesuai panduan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan American Academy of Pediatrics (AAP).
Dalam pisau analisis sosiologis, anak-anak ini sejatinya tengah hidup dalam pusaran hiperrealitas, atau apa yang secara konseptual digagas oleh Jean Baudrillard sebagai ruang simulacra—sebuah realitas maya yang begitu masif di mana citra buatan layar, tren algoritma, dan validasi simbolik terasa lebih nyata dan berharga dibandingkan realitas fisik. Di dalam ruang tanpa batas tersebut, mereka sangat rentan terekspos pada kuadran risiko siber; mulai dari eksploitasi data melalui tautan penipuan (phishing), paparan konten negatif, penyebaran hoaks, hingga ancaman perundungan siber (cyberbullying) yang mampu meninggalkan luka trauma psikologis yang menetap.
Realitas sosiologis ini menghadirkan sebuah paradoks besar. Di satu sisi, anak-anak ini terlihat memiliki kecakapan teknis yang luar biasa dalam menavigasi dunia digital. Namun di sisi lain, secara regulasi, etika, dan kematangan psikologis, mereka berada di wilayah yang sangat rentan.
Negara sebenarnya telah hadir merespons kegentingan ini melalui arsitektur regulasi yang komprehensif. Pada tingkat hulu, perlindungan anak di ranah maya telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Daring. Aturan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026 yang secara tegas mengatur batasan serta tata kelola akses platform digital bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Di tingkat operasional sekolah, turunan regulasi tersebut mengejawantah dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (SE Mendikdasmen) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan, yang menjadi motor penggerak Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA). Kebijakan ini menekankan prinsip pembatasan yang edukatif, bukan pelarangan buta. Siswa SD masih diperbolehkan menggunakan gawai di sekolah semata-mata untuk keperluan edukatif atas instruksi guru, kondisi darurat, atau kebutuhan aksesibilitas khusus.
Secara pedagogis, institusi pendidikan merespons aturan tersebut melalui intervensi perilaku seperti Nudges(menyediakan loker khusus gawai di kelas) dan CommitmentDevices (kesepakatan bersama antara guru, siswa, dan orang tua). Pemerintah juga mengimbau orang tua untuk menerapkan prinsip 3S di rumah: Screen Time (membatasi durasi maksimal 2 jam per hari di luar jam belajar), ScreenZone (menciptakan area bebas gawai seperti di meja makan), dan Screen Break (jeda istirahat agar anak terhindar dari kelelahan fisik).
Meski kerangka regulasi sudah berdiri tegak, implementasi di lapangan membutuhkan sentuhan sosiokultural agar tidak menjadi aturan yang kaku. Di sinilah filosofi pendidikan “Unggul, Progresif, dan Humanis” ala INSIMA Majenangmenemukan relevansi dan urgensinya. Melalui program Gerakan Anak Cerdas Digital, tim pengabdi INSIMA—Ibu Jauharotul Mufidah, M.Pd., Bapak Imam Kharits Najibulloh, M.Kom., dan Bapak Zahid Salmani, M.A.—tidak datang untuk sekadar mendikte aturan. Mereka hadir menawarkan pendekatan partisipatif melalui “Digital Culture Compass”.
Melalui instrumen ini, INSIMA menanamkan nilai-nilai Pancasila di ruang maya. Siswa diajarkan untuk berpikir kritis dalam menyaring informasi (anti-hoaks), merawat toleransi untuk membongkar echo chamber yang meradikalisasi, serta memanfaatkan ruang daring untuk gotong royong dan kolaborasi yang inklusif. Guru dan orang tua diberdayakan sebagai garis pertahanan pertama di era digital native.
Langkah progresif INSIMA di SDN 02 Padangjaya ini adalah wujud nyata dari pengabdian masyarakat berbasis riset yang berorientasi pada kemanusiaan. Mencerdaskan kehidupan bangsa di era digital ternyata bukan sekadar memastikan tersedianya sinyal internet, tetapi tentang seberapa kuat kita menanamkan fondasi etika dan humanisme agar generasi penerus tidak kehilangan arah di tengah belantara simulacra.
